Dramatisasi Kurikulum 2013 (K-13)

Tinggalkan komentar

November 21, 2016 oleh fayyasin99

kurikulum-6-9-2

PENDAHULUAN

Beberapa waktu yang lalu di era pemerintahan SBY-Boediono mengeluarkan kebijakan baru dengan melahirkan Kurikulum 2013 (K-13) untuk menggantikan kurikulum sebelumnya yang menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2006 (KTSP 2006). Tentu tujuan dari lahirnya kurikulum 2013 adalah untuk memperbaiki sekaligus meningkatkan mutu pendidikan nasional. Kurikulum 2013 merupakan sebuah kurikulum yang mengutamakan pemahaman, skill, dan pendidikan berkarakter, oleh karenanya siswa dituntut untuk paham atas materi yang diajarkan, aktif dalam berdiskusi dan presentasi serta memiliki sopan santun maupun disiplin yang tinggi. Dengan kata lain lahirnya kurikulum 2013 ini bukan hanya untuk mencetak generasi muda Indonesia yang cerdas semata namun juga berkarakter dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral maupun agama.

Ada beberapa perubahan yang terjadi dalam kurikulum 2013 bila dibandingkan dengan KTSP 2006 antara lain menyangkut tentang standar kompetensi lulusan, standar proses, standar isi, dan standar penilaian. Sebagai contoh dari standar penilaian, dalam kurikulum 2013 menggunakan skala penilaian menggunakan skor A – D (dengan nilai minimal 1,00 sampai dengan nilai tertinggi 4,00). Selain itu prosentase yang digunakan dalam K-13 adalah 60% untuk penilaian sikap dan perilaku (moral) sedangkan 40% untuk pengetahuan. Jelas hal itu sangat jauh berbeda ketimbang KTSP 2006 yang murni hanya menilai aspek pengetahuan saja.

Berdasarkan data kemendikbud hingga saat ini kurikulum 2013 telah diterapkan terhadap kurang lebih 6.221 sekolah di seluruh Indonesia sebagai sekolah percontohan dengan rincian 2.598 SD, 1.437 SMP, 1.165 SMA, dan 1.021 SMK. K-13 diterapkan untuk siswa SD kelas I, II, IV, dan V, SMP kelas VII, VIII, serta SMA kelas X dan XI. Seperti yang dikutip dalam situs (http://airlangga-edu.com/?page=artikel_detail&&no=19 diakses pada tanggal 5 Juni 2016) inti dari Kurikulum 2013 adalah upaya penyederhanaan, dan tematik-integratif. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang cerdas dan mempunyai karakter yang kuat agar mampu menghadapi masa depan. Titik beratnya, bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa, mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan (mempresentasikan), apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Adapun obyek yang menjadi pembelajaran dalam penataan dan penyempurnaan kurikulum 2013 menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. Melalui pendekatan itu diharapkan siswa kita memiliki kompetensi sikap, ketrampilan, dan pengetahuan jauh lebih baik. Mereka akan lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif, sehingga nantinya mereka bisa sukses dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan di zamannya, memasuki masa depan yang lebih baik.

 

 

 

 

STUDI KASUS

JAKARTA, KOMPAS.com – Banyak memperhatikan keluhan dan bermacam kritik dan kajian mengenai kesulitan dalam penerapan kurikulum 2013. Keluhan datang dari para guru, murid, orang tua, pengamat pendidikan dan ahli pendidikan.

Salah satu kajian itu berasal dari Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI). AIPI memperhatikan banyaknya keluhan dan kritik mengenai kesulitan dalam penerapan Kurikulum 2013 dari banyak pihak. AIPI menemukan ketidakjelasan konsep yang digunakan dalam kurikulum tersebut yang tergambar dalam kerancuan bahasa, rumusan tidak operasional/logis, serta tidak menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam naskah kurikulum tingkat SD, SMP maupun SMA.

Berdasarkan kajian itu AIPI menyimpulkan, bahwa Kurikulum 2013 tidak mendorong terwujudnya tujuan bernegara yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa yang berdasarkan Pancasila. Kurikulum 2013 juga dinilai tidak mendorong terbentuknya budaya ilmiah.

AIPI juga menyimpulkan, Kurikulum 2013 tidak dibangun atas prinsip ilmu pengetahuan yang mengedepankan nalar kritis, melalui penggunaan kata “mengagumi” yang mendominasi isi kurikulum. Kurikulum tersebut juga dinilai tidak mencerminkan terbentuknya kompetensi berdasarkan azas spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan mempunyai batasan waktu (specific, measurable, attainable, relevant, time bound). Wacana Kurikulum 2013 dianggap tidak menggunakan prinsip kesetaraan gender, prinsip keberagaman dan kebhinnekaan Indonesia.

Berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan disebutkan, bahwa ada beberapa indikasi permasalan kurikulum 2013. Beberapa diantaranya antara lain tidak adanya kajian terhadap penerapan Kurikulum 2006 yang berujung pada kesimpulan urgensi perpindahan pada Kurikulum 2013.

Evaluasi juga tidak dilakukan secara menyeluruh terhadap  uji coba penerapan Kurikulum 2013 setelah setahun penerapan di sekolah-sekolah yang ditunjuk. Kurikulum sudah diterapkan di seluruh sekolah pada di bulan Juli 2014, sementara instruksi untuk melakukan evaluasi baru dibuat pada Oktober 2014 (Peraturan Menteri no 159).

Berdasarkan segala masukan dari tim evaluasi dan para pemegang kepentingan itulah, Mendikbud memutuskan menghentikan pelaksanaan Kurikulum 2013 di sekolah-sekolah yang baru menerapkan satu semester, yaitu sejak Tahun Pelajaran 2014/2015. Sekolah- sekolah ini akan kembali menggunakan Kurikulum 2006.

“Maka, bagi para kepala sekolah dan guru di sekolah-sekolah tersebut diminta mempersiapkan diri untuk kembali menggunakan Kurikulum 2006 mulai semester genap Tahun Pelajaran 2014/2015,” ujar Mendikbud di Jakarta, Jumat (5/12/2014).

Mendikbud memutuskan untuk tetap melanjutkan penerapan Kurikulum 2013 di sekolah- sekolah yang telah tiga semester menerapkan, yaitu sejak Tahun Pelajaran 2013/2014, serta menjadikan sekolah-sekolah tersebut sebagai sekolah pengembangan dan percontohan penerapan Kurikulum 2013. Pada saat Kurikulum 2013 telah diperbaiki dan dimatangkan, lalu sekolah-sekolah ini dan sekolah-sekolah lain yang ditetapkan oleh Pemerintah, maka dimulai proses penyebaran penerapan Kurikulum 2013 ke sekolah lain di sekitarnya.

“Bagi sekolah yang keberatan menjadi sekolah pengembangan dan percontohan Kurikulum 2013, dengan alasan ketidaksiapan dan demi kepentingan siswa, dapat mengajukan diri kepada Kemdikbud untuk dikecualikan,” ujarnya.

Selain itu, Mendikbud mengembalikan tugas pengembangan Kurikulum 2013 kepada Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nantinya, pengembangan Kurikulum tidak lagi ditangani oleh tim ad hoc yang bekerja jangka pendek.

“Kemdikbud akan melakukan perbaikan mendasar terhadap Kurikulum 2013 agar dapat dijalankan dengan baik oleh guru di dalam kelas, serta mampu menjadikan proses belajar di sekolah sebagai proses yang menyenangkan bagi siswa,” katanya. (Kompas.com diakses pada tanggal 1 Juni 2016)

 

PEMBAHASAN

Berdasarkan berita diatas dapat diketahui bahwa Mendikbud Anies Baswedan melakukan penghentian sementara penerapan kurikulum 2013. Penghentian tersebut dikarenakan banyakanya keluhan yang disampaikan oleh berbagai macam pihak dari mulai siswa, guru, orang tua, sampai para pengamat dan ahli pendidikan yang menilai masih banyaknya permasalahan yang harus diselesaikan dalam penerapan kurikulum 2013. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) bahwa ketidakjelasan konsep yang digunakan dalam kurikulum 2013 yang tergambar dalam kerancuan bahasa, rumusan tidak operasional/logis, serta tidak menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam naskah kurikulum tingkat SD, SMP maupun SMA. Selain itu menurut Mendikbud alasan yang paling mendasae adalah belum adanya kajian terhadap penerapan Kurikulum 2006 yang mengakibatkan urgensi perpindahan pada Kurikulum 2013. Tentunya hal tersebut mengindikasi bahwa adanya ketergesa-gesaan dalam penyusunan kurikulum 2013 dan seakan-akan dipaksakan kepada sekolah-sekolah untuk menerapkannya tanpa dibarengi dengan adanya sosialisasi dan bimbingan teknis yang matang kepada para guru.

Perlu kita ketahui pengertian dari kurikulum menurut Harold B. Alberty (1965) adalah semua kegiatan yang diberikan kepada siswa (kegiatan belajar di dalam kelas dan kegiatan di luar kelas/ekstrakulikuler) dibawah tanggungjawab pihak sekolah. Jadi pada intinya kurikulum tidak hanya memberikan fokus perhatian terhadap pembelajaran yang dilakukan siswa didalam kelas saja, melainkan juga memberikan perhatian terhadap aktivitas yang dikerjakan para siswa diluar kelas/kegiatan ekstrakulikuler. Dengan demikian jelas bahwa didalam penyusunan sebuah kurikulum yang baik maka tidak dapat dilakukan secara terburu-buru dan tergesa-gesa, karena pada dasarnya jika suatu kurikulum dirubah maka para siswa dan guru juga harus merubah aktivitas pembelajaran yang tentunya memerlukan adaptasi kembali. Memang harus diakui niat pemerintah untuk merubah dari penerapan KTSP 2006 ke K-13 bertujuan untuk mencetak generasi muda indonesia yang tidak hanya cerdas secara emosional dan intelektual, namun juga berkarakter sesuai dengan jati diri bangsa. Namun kembali lagi jika sesuatu tersebut dijalankan secara tergesa-gesa maka hasilnya pun juga tidak akan baik. Maka saya kira langkah yang diambil Mendikbud Anies Baswedan menghentikan sementara penerapan kurikulum 2013 sudah tepat sambil menunggu evaluasi dan penyempurnaan yang dilakukan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Kemdikbud akan melakukan perbaikan mendasar terhadap Kurikulum 2013 agar dapat dijalankan dengan baik oleh guru di dalam kelas, serta mampu menjadikan proses belajar di sekolah sebagai proses yang menyenangkan bagi siswa.

Mendikbud pernah mengatakan bahwa anak-anak muda zaman dulu ketika belajar bersama Ki Hajar Dewantara belajar di sebuah taman, datang dengan senang hati, sampai ditaman belajar dengan penuh suka cita, dan ketika pulang mereka bersedih. Berbeda dengan anak-anak zaman sekarang, datang ke sekolah dengan berat hati, sampai di sekolah semakin sedih, namun ketika pulang justru senang hati. Mindset inilah yang harus kita rubah mulai dari sekarang, agar kurikulum yang baru nantinya harus dibuat agar para siswa menjadi senang dan semangat belajar, sehingga mereka menjadi lebih betah dan nyaman untuk belajar di dalam kelas. Tentunya hal itu juga harus ditunjang dengan kualitas guru yang profesional dan mau untuk memberikan metode pengajaran yang kreatif sehingga para siswanya menjadi antusias dalam belajar. Namun permasalahannya sekarang kebanyakan para guru, utamanya yang sudah lanjut akan cenderung kaku untuk beradaptasi dengan metode-metode pengajaran baru, mereka cenderung lebih memilih zona nyaman dengan metode dan sistem pembelajaran zaman dulu yang kurang kreatif sehingga kurang membuat siswanya menjadi antusias dalam belajar. Belum lagi ditambah dengan tugas-tugas setiap hari yang harus dikerjakan oleh para siswa yang membuat mereka semakin malas ketika harus berengkat ke sekolah. Seharusnya para guru jangan terlalu membebani para siswanya dengan berbagai macam tugas, sehingga para siswa antusias untuk berangkat ke sekolah. Yang terpenting untuk saat ini bagaimana caranya agar membuat para siswa semangat untuk berangkat dan belajar di sekolah. Itu dahulu yang harus diutamakan, ketimbang memberikan berbagai macam tugas yang dapat membebani para siswa.

Harapan saya dengan selesainya evaluasi kurikulum 2013 (nasional) ini akan membuat para siswa untuk lebih senang dan nyaman berada di sekolah. Selain itu siswa dan para guru tidak terbebani lagi dengan tugas-tugas yang menumpuk, dan membuat mereka untuk bersemangat datang ke sekolah. Di negara-negara maju seperti Finlandia kebanyakan para siswanya hanya belajar 4–5 jam sehari, bandingkan dengan Indonesia yang siswanya belajar 7-8 jam/hari. Para siswa di Finlandia minimal baru bisa memasuki jenjang sekolah saat berusia 7 tahun, di Indonesia anak berusia 3 tahun sudah dipaksakan untuk masuk Pre-School dengan tujuan agar lebih siap untuk memasuki jenjang sekolah dasar (SD). Selain itu di Finlandia tidak ada yang namanya sistem Rangking, mereka beranggapan bahwa semua murid sudah semestinya mendapatkan rangking 1, dan disana juga tidak terdapat Ujian Nasional karena yang lebih mengerti kemampuan siswa adalah para guru. Jadi pemerintah memberikan ruang bagi para guru untuk mengevaluasi kemampuan muridnya guna menentukan lulus atau tidaknya. Hal yang perlu ditiru selanjutnya soal gaji para guru yang mencapai 40 juta/bulan sedangkan di Indonesia hanya 2,5 juta/bulan, selain gaji yang tinggi para guru di Finlandia juga minimal harus bergelar Master (S2) dengan dibiayai secara penuh oleh pemerintah (http://www.hipwee.com/feature/sekolah-cuma-5-jam-tanpa-pr-ujian-nasional-kenapa-orang-finlandia-bisa-pintar/ diakses pada tanggal 8 Juni 2016).

Permasalahan berikutnya mengenai kualitas SDM tenaga  pengajar/pendidik yang masih rendah. Sejak tahun 2012 pemerintah melakukan uji kompetensi guru (UKG) yang bertujuan untuk mengetahui seberapa baik tingkat/kualitas guru di Indonesia. Harapannya dengan adanya UKG yang dilaksanakan setiap tahun pemerintah mendapatkan gambaran tentang kualitas guru-guru di seluruh Indonesia. Di samping itu, hasil UKG juga digunakan sebagai bahan pertimbangan kebijakan dalam pemberian program pembinaan dan pengembangan profesi guru serta pemberian penghargaan dan apresiasi kepada guru. Dengan demikian pemerintah bisa memetakan daerah-daerah mana yang kualitas gurunya rendah sehingga dapat dilakukan penambahan guru-guru baru yang berkualitas bagus untuk meningkatkan kompetensi siswa di daerah tersebut. Hasil dari UKG pada tahun 2015 hasil rata-rata UKG sebesar 53,02 padahal pemerintah menargetkan standar kompetensi minimumnya adalah 55. Dan dari 34 provinsi yang mengikuti UKG hanya 7 provinsi saja yang mendapatkan nilai diatas standar yaitu DI Yogyakarta (62,58), Jawa Tengah (59,10), DKI Jakarta (58,44), Jawa Timur (56,73), Bali (56,13), Bangka Belitung (55,13), dan Jawa Barat (55,06). Uji kompetensi guru (UKG) tahun 2015 menguji kompetensi guru untuk dua bidang yaitu pedagogik dan profesional. Rata-rata nasional hasil UKG 2015 untuk kedua bidang kompetensi itu adalah 53,02. Selain tujuh provinsi di atas yang mendapatkan nilai sesuai standar kompetensi minimum (SKM), ada tiga provinsi yang mendapatkan nilai di atas rata-rata nasional, yaitu Kepulauan Riau (54,72), Sumatera Barat (54,68), dan Kalimantan Selatan (53,15).Menurut Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud, Sumarna Surapranata mengatakan, jika dirinci lagi untuk hasil UKG untuk kompetensi bidang pedagogik saja, rata-rata nasionalnya hanya 48,94, yakni berada di bawah standar kompetensi minimal (SKM), yaitu 55. Bahkan untuk bidang pedagogik ini, hanya ada satu provinsi yang nilainya di atas rata-rata nasional sekaligus mencapai SKM, yaitu DI Yogyakarta (56,91) (http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2016/01/7-provinsi-raih-nilai-terbaik-uji-kompetensi-guru-2015 diakses pada tanggal 8 Juni 2016).

Kembali lagi pada pembahasan soal kurikulum 2013, dengan banyaknya guru yang menolak dan enggan untuk untuk mengimplementasikan K-13 yang disebabkan ketidakpahaman dan kebingungan dalam metode pengajarannya, tentunya ini sangat ironis karena dengan mutu kualitas pendidikan indonesia yang menurut laporan OECD berada diperingkat 69 dari total 76 negara yang diteliti. Negara kita tertinggal jauh dari Singapura yang berada di peringkat 1, Vietnam diperingkat 12, Thailand diperingkat 47, dan Malaysia peringkat 52. Tentu hasil tersebut tidak menyenangkan, Indonesia membutuhkan reformasi khususnya di bidang pendidikan, karena berdasarkan OECD pendidikan merupakan sebuah alat untuk memprediksi kemajuan suatu negara di masa mendatang (http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/05/150513_majalah_asia_sekolah_terbaik diakses pada tanggal 9 Juni 2016). Oleh karenanya saya berpendapat bahwa mindset para siswa dan guru harus dirubah. Kita harus keluar dari zona nyaman, di era modern seperti saat ini para siswa dan guru juga harus mampu memanfaatkan teknologi untuk menunjang pendidikan. Selain memberikan suasana yang baru dalam metode pembelajaran di kelas, dengan memanfaatkan teknologi tentunya akan membuat para siswa menjadi antusias dalam belajar. Mereka akan menjadi tahu apa yang disekeliling mereka tidak ada menjadi tahu berkat adanya teknologi khususnya di daerah-daerah terpencil. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia pada tahun 2015 berada diperingkat 110 dengan nilai indeks 0,684. Jika dihitung dari sejak tahun 1980 hingga 2014, berarti IPM Indonesia mengalami kenaikan 44,3 persen (http://nationalgeographic.co.id/berita/2016/01/undp-indeks-pembangunan-manusia-indonesia-alami-kemajuan diakses pada tanggal 9 Juni 2016) meski mengalami kenaikan Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga. Hal ini tentunya menuntut pemerintah untuk terus berbenah memperbaiki kualitas guru dan siswa, agar kualitas SDM dimasa depan menjadi lebih baik lagi. Angka melek huruf di Indonesia dari tahun ke tahun juga semakin meningkat terbukti dari hasil SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) yang dilakukan oleh BPS pada tahun 2013 mendapatkan hasil 94,1 dari 90,4 pada tahun 2004. Selain itu angka rata-rata lamanya sekolah pun juga terus meningkat pada tahun 2010 sebesar 7,9 tahun dan diharapkan mampu menjadi 12 tahun pada 2045. Ini menandakan sebenarnya ada perbaikan dalam dunia pendidikan kita, namun kita tidak boleh terlena berpuas diri karena faktanya mutu pendidikan kita masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

 

PENUTUP

Sesuai dengan bunyi pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yang berbunyi “ Untuk  memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Sudah menjadi tanggungjawab pemeritah untuk mampu mencerdaskan kehidupan seluruh masyarakat Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke. Oleh karenanya pemerintah tidak boleh terus membiarkan daerah kawasan timur Indonesia tertinggal pendidikannya. Harus adanya pemerataan agar semua anak bangsa mendapatkan hak yang sama untuk mengenyam bangku pendidikan. Saya rasa sudah sangat tepat kebijakan pemerintah yang mewajibkan seluruh Calon Pegawai Negeri Sipil khususnya guru untuk ditempatkan terlebih dahulu di daerah-daerah terpencil dan tertinggal yang disebut dengan program Sarjana Mengajar di daerah Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (SM3T).

Permasalahan pendidikan di Indonesia bukan saja soal pemerataan pendidikan, namun juga terkait mahalnya biaya pendidikan. Berbeda dengan Finlandia yang menanggung biaya pendidikan para siswa maupun guru untuk melanjutkan program master (S2), di Indonesia biaya pendidikan menjadi tanggungjawab individu masyarakatnya. Tentu hal ini akan mendorong terjadinya ketimpangan pendidikan antara masyarakat yang kaya dengan masyarakat yang miskin. Masyarakat yang kaya akan berlomba-lomba menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah favorit bahkan internasional, sedangkan masyarakat yang miskin jangankan bersekolah di sekolah internasional, untuk bersekolah di dalam negeri saja mereka mungkin hanya bisa bermimpi. Memang pemerintah tidak bisa menanggung seluruh biaya pendidikan warga negaranya, namun harapannya pemerintah mampu memberikan intervensi kepada sekolah-sekolah untuk mau menerima siswa/siswi dari kalangan yang kurang mampu. Jangan lagi ada perbedaan antara si kaya dan si miskin dalam memperoleh pendidikan, hal ini sesuai dengan bunyi pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pengajaran.” Pemerintah perlu melakukan intervensi kepada instansi-instansi pendidikan untuk menekan mahalnya biaya pendidikan, selain itu pemerintah melalui Kemendikbud perlu melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan BUMN maupun swasta untuk memberikan bantuan biaya pendidikan kepada masyarakat miskin melalui kegiatan CSR yang dapat berbentuk beasiswa. Tentu jika kebijakan ini diambil akan dapat mengurangi angka putus sekolah khususnya di pelosok-pelosok negeri.

Selain hal diatas, pemerintah juga harus mengupayakan alokasi dana pendidikan dalam APBN minimal 20% sesuai dengan UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu pasal 49 ayat (1) yang berbunyi “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD.” Amanat UU tersebut harus segera diimplementasikan agar masyarakat miskin dapat mengenyam indahnya dunia pendidikan yang sekaligus menjadi ujung tombak kemajuan bangsa di masa depan. Karena kunci memajukan Indonesia bukan semata-mata sumber daya alamnya, akan tetapi adalah sumber daya manusianya (Anies Baswedan : 2014)

Sedikit saran dari penulis, terkait evaluasi Kurikulum 2013 yang sudah selesai dilakukan, harapannya pemerintah segera mengimplementasikan kembali di tahun ajaran baru 2016/2017 besok agar tujuan dari lahirnya kurikulum tersebut dapat terwujud yaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan generasi muda Indonesia yang berkarakter. Jangan sampai mundur lagi dengan menerapkan KTSP 2006 yang menurut hemat saya sudah terlalu usang dan perlu di update lagi. Maka dari itu siap atau tidak siapnya para guru dan siswa dalam menjalankan K-13 ini hanya soal waktu saja. Jika pemerintah yang sekarang serius untuk menerapkan K-13 ini dan tidak ada lagi dramatisasi/politisasi pasti akan dapat dijalankan dengan baik. Karena hal ini terkait dengan nawacita Presiden Jokowi-Jk yang mengusung tagline “Revolusi Mental” harus mampu mengubah citra dunia pendidikan kita. Para guru dan siswa harus keluar dari zona nyaman (berevolusi) untuk menjadi insan akademis yang lebih baik demi masa depan Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: